Saat Medan mendung kelabu, di bawah langit Jakarta yang berpendar lembut oleh cahaya pagi, Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Rabu, 22 April 2026, menjelma ruang yang tak sekadar megah, tetapi sarat makna. Di sanalah, denyut keadilan Indonesia seolah dipusatkan—bukan hanya dalam seremoni, melainkan dalam ikrar yang diam-diam mengikat: puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Hakim Indonesia.
Tema yang diusung, “Hakim Terpercaya, Rakyat Sejahtera,” terasa lebih dari sekadar rangkaian kata. Ia hadir sebagai refleksi panjang perjalanan profesi hakim—sebuah pengingat bahwa kepercayaan publik bukan hadiah, melainkan sesuatu yang terus diperjuangkan di tengah perubahan zaman.
Sejak pagi, para hakim dari seluruh penjuru negeri hadir dalam satu ruang yang sama, meski tidak semuanya secara fisik. Sebagian duduk khidmat di balairung dengan balutan batik, sementara lainnya terhubung melalui layar digital dari daerah-daerah yang jauh. Jarak tak lagi menjadi batas; teknologi merajut kebersamaan dalam satu semangat pengabdian.
Para pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Medan pun sama, ketua PTA Medan Dr. Insyafli, MHI dan para hakim tinggi PTA Medan, kumpul bersama di aula untuk menyambut perayaan akbar HUT Ikahi ke 73. Meskipun secara zoom, perayaan itu tampak khidmat dan penuh makna.
Sementara itu, potret di Jakarta tampak barisan kursi diisi oleh Ketua Mahkamah Agung, para Wakil Ketua, Ketua Muda, hingga jajaran pejabat eselon I sampai IV. Namun, kehadiran mereka bukan sekadar formalitas struktural—melainkan simbol kesinambungan nilai, penjaga garis tipis antara hukum yang tertulis dan keadilan yang dirasakan.
Ketika lagu kebangsaan bergema, disusul Hymne dan Mars IKAHI, suasana menjadi hening yang penuh arti. Seolah setiap nada mengingatkan bahwa profesi hakim bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral yang panjang dan sunyi.
Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, menyampaikan pesan yang sederhana namun tajam, “Kepercayaan publik adalah fondasi utama bagi tegaknya kekuasaan kehakiman. Tanpa kepercayaan, putusan pengadilan akan kehilangan maknanya di mata masyarakat.”
Ia juga menegaskan, “Integritas hakim bukan hanya tuntutan institusi, tetapi merupakan kebutuhan mutlak agar hukum benar-benar menjadi alat keadilan, bukan sekadar aturan yang kering.”
Kutipan itu menggema di dalam ruang, seperti cermin yang memantulkan realitas: bahwa di tengah arus opini, tekanan, dan kepentingan, hakim dituntut tetap berdiri tegak—tidak goyah oleh apa pun selain nurani dan hukum.
Perayaan ini pada dasarnya bukan tentang angka 73, melainkan tentang perjalanan panjang yang diwarnai ujian. Dalam sunyi ruang sidang, jauh dari sorotan publik, para hakim bekerja di antara harapan masyarakat dan kompleksitas perkara. Mereka tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menimbang rasa keadilan yang sering kali tak kasatmata.
Momentum ini menjadi ruang refleksi bersama: bahwa integritas adalah harga mati, profesionalitas adalah kehormatan, dan kepercayaan publik adalah tujuan yang harus terus dijaga. Tanpa itu, lembaga peradilan akan kehilangan ruhnya.
Dari Jakarta, gema peringatan ini menjalar ke seluruh penjuru Indonesia. Para hakim yang mengikuti secara daring tetap merasakan denyut yang sama—sebuah kesadaran kolektif bahwa keadilan tidak boleh terpecah oleh jarak dan batas wilayah.
Pada akhirnya, peringatan ini bukanlah puncak, melainkan titik jeda untuk menengok ke dalam. Sebuah pengingat bahwa tugas hakim tidak selesai di ruang sidang, dan kepercayaan publik tidak dibangun dalam sehari.
Di balik palu yang diketukkan, ada janji yang terus diuji. Dan di luar gedung megah itu, rakyat tetap menunggu—bukan hanya putusan, tetapi keadilan yang benar-benar hidup, terasa, dan dapat dipercaya. (am/redaksi)
Medan, 2026 — Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan, Dr. Insyafli, bersama seluruh Hakim Tinggi PTA Medan mengikuti Seminar Nasional Hari Ulang Tahun ke-73 Ikatan Hakim Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting.
Seminar nasional tersebut mengangkat tema “Penidanaan Dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025: Implementasi Pidana Non-Penjara dan Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para hakim untuk memperdalam pemahaman terhadap perubahan regulasi hukum pidana yang akan berlaku di Indonesia.
Dalam seminar tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan dari narasumber kompeten mengenai konsep pidana non-penjara, penerapan pidana alternatif, serta implementasi kebijakan baru dalam sistem peradilan pidana nasional. Pembahasan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana.
Selain itu, seminar juga membahas kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi perubahan regulasi, termasuk penyesuaian praktik peradilan serta tantangan implementasi di lapangan. Hal ini menjadi penting guna memastikan bahwa perubahan dalam KUHP 2023 dan KUHAP 2025 dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kehadiran Ketua PTA Medan bersama seluruh Hakim Tinggi menunjukkan komitmen PTA Medan dalam meningkatkan kompetensi dan wawasan aparatur peradilan, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum nasional.
Melalui kegiatan ini diharapkan para hakim dapat mengimplementasikan pemahaman yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas, profesional, serta selaras dengan perkembangan sistem hukum di Indonesia.
Medan, 15 April 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan menghadiri kegiatan Ziarah Rombongan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Medan.
Kegiatan ziarah rombongan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan serta pembangunan daerah.
Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta pejabat pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga, serta diakhiri dengan tabur bunga di makam para pahlawan.
Kehadiran Ketua PTA Medan dalam kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud dukungan terhadap peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara.
Melalui kegiatan ini diharapkan semangat perjuangan para pahlawan dapat terus menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta membangun Sumatera Utara yang lebih maju.
Medan, 9 April 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan melaksanakan Rapat Koordinasi yang membahas beberapa agenda penting terkait pelaksanaan tugas kedinasan, bertempat di Aula Lantai 3 PTA Medan. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan PTA Medan serta seluruh ASN PTA Medan.
Rapat koordinasi ini membahas sejumlah hal strategis, di antaranya mekanisme pelaksanaan Work From Home (WFH), rencana pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke satuan kerja (satker) di wilayah hukum PTA Medan, serta persiapan menjelang Hari Raya Iduladha.
Dalam pembahasan mengenai mekanisme WFH, pimpinan memberikan arahan agar pelaksanaan kerja fleksibel tetap mengedepankan profesionalisme dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu, dibahas pula pengaturan jadwal kerja serta koordinasi antarbagian selama pelaksanaan WFH.
Selanjutnya, rapat juga membahas rencana pembinaan dan pengawasan ke satuan kerja (Binwas) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada seluruh pengadilan agama di wilayah PTA Medan. Kegiatan Binwas diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi serta pembinaan yang konstruktif bagi satker.
Selain itu, rapat turut membahas persiapan menjelang Hari Raya Iduladha, termasuk pengaturan kegiatan kantor dan hal-hal teknis lainnya guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh ASN PTA Medan dapat memahami kebijakan yang telah ditetapkan serta meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari demi mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas bagi masyarakat.
Medan, Kamis, 2 April 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan melaksanakan Rapat Tim Evaluasi dan Penilaian Pendahuluan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan PTA Medan.
Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kantor PTA Medan dan dihadiri oleh Tim Pembangunan Zona Integritas PTA Medan yang terdiri dari unsur pimpinan, hakim tinggi, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta aparatur yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas.
Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi awal terhadap kelengkapan dokumen dan implementasi enam area perubahan Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, tim melakukan pembahasan terhadap capaian yang telah dilaksanakan serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan sebelum dilakukan penilaian lanjutan. Selain itu, dilakukan juga pembagian tugas kepada masing-masing area perubahan guna memastikan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi secara optimal.
Melalui kegiatan ini, PTA Medan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Zona Integritas secara berkelanjutan.
