PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA*)

OLEH: PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.


Pendahuluan

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, dokrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.


Selengkapnya, Klik Disini

  • 807-d-bahrin.jpg
  • 808-d-syukron.jpg
  • 809-d-syarifuddin.jpg
  • 900-d-parlan.jpg
  • 901-s-basuni.jpg
  • 901-s-mazharuddin.jpg
  • 902-s-syaifuddin.jpg
  • 903-s-syaiful.jpg
  • 904-s-abdullah.jpg
  • 905-s-nurhayati.jpg
  • 906-s-jamaluddin.jpg