KODE ETIK MEDIATOR

Drs. H. HAMDAN, SH., MH.

Pendahuluan.

­ Terwujudnya keadilan yang cepat, sedarhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun.

­ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman merumuskan di dalam Pasal 4 ayat (2): “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

­ Bahwa dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman (judicial power) yang berperan:

­ Sebagai katup penekan (pressure valve/atas segala atas perjanjian hukum dan ketertiban masyarakat.

­ Oleh karena itu peradilan masih tetap relevan sebagai the last resort atau pelabuhan terakhir mencari kebenaran dan keadilan (to enforee the truth and justice).

­ Pengalaman membuktikan mempertontonkan system peradilan yang tidak efektif (ineffective/dan tidak tidak efisien(inefficient). Penyelesaian perkara memerlukan waktu lama. Proses bertele-tele yang dililit upaya hukum yang tidak berujung. Mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan upaya verzet dalam bentuk derden verzet.


Selengkapnya, Klik Disini

  • 807-d-bahrin.jpg
  • 808-d-syukron.jpg
  • 809-d-syarifuddin.jpg
  • 900-d-parlan.jpg
  • 901-s-basuni.jpg
  • 901-s-mazharuddin.jpg
  • 902-s-syaifuddin.jpg
  • 903-s-syaiful.jpg
  • 904-s-abdullah.jpg
  • 905-s-nurhayati.jpg
  • 906-s-jamaluddin.jpg