USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENGEMBANGAN

HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

 

Oleh; Dr. H. Andi Sjamsu Alam, S.H., M.H.,

(TUADA ULDILAG)

 

I. PENDAHULUAN

 

A.Latar Belakang

 

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Menurut Madjid (2000; 27) pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia. Mengapa banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah (error of mentality) seperti itu? Jawabnya tidak lain karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggungjawab.

Download Disertasi

  • 807-d-bahrin.jpg
  • 808-d-syukron.jpg
  • 809-d-syarifuddin.jpg
  • 900-d-parlan.jpg
  • 901-s-basuni.jpg
  • 901-s-mazharuddin.jpg
  • 902-s-syaifuddin.jpg
  • 903-s-syaiful.jpg
  • 904-s-abdullah.jpg
  • 905-s-nurhayati.jpg
  • 906-s-jamaluddin.jpg