PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL
(Tinjauan Normatif Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.


ABSTRAK
Dalam kasus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono pada pokoknya berhubungan dengan masalah Pencatatan Perkawinan. Persoalannya adalah bagaimana sesungguhnya Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional.

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah hal penting pada peristiwa perkawinan, akan tetapi kalangan ulama berbeda pendapat dalam memposisikan pencatatan perkawinan itu sebagai syarat sah nikah atau syarat administratif perkawinan. Perbedaan pendapat inilah sebagai alasan sebahagian umat Islam tidak mencatatkan perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang sebagaimana alasan permohonan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Machica tersebut di atas.

Kemudian dilihat dari perspektif politik hukum nasional tampak bahwa peran negara dalam pencatatan perkawinan adalah dalam rangka untuk kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusi orang lain dan pengaturan hak konstitusional itu merupakan konsekwensi logis dari kewajiban negara yang diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.
Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan; Hukum Islam; Politik Hukum Nasional; Putusan Mahkamah Konstitusi;


A.    Pendahuluan
Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan Islam. Karena ia merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai agama, sehingga seorang Orientalis Joseph Schacht mengatakan “for impossible to know Islam without to know Islamic Law”. 

Baca Selengkapnya

  • 807-d-bahrin.jpg
  • 808-d-syukron.jpg
  • 809-d-syarifuddin.jpg
  • 900-d-parlan.jpg
  • 901-s-basuni.jpg
  • 901-s-mazharuddin.jpg
  • 902-s-syaifuddin.jpg
  • 903-s-syaiful.jpg
  • 904-s-abdullah.jpg
  • 905-s-nurhayati.jpg
  • 906-s-jamaluddin.jpg