PERADILAN AGAMA:

MENEROPONG KEWENANGAN BELAH BAMBU

Oleh :

AHMAD SYAFRUDDIN, SHI, MH

 

Abstrak

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama diamanati kewenangan khas oleh negara dalam menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam atau secara hukum dapat dipersamakan dengan orang Islam. Namun pada kenyataannya kewenangan ini kemudian dieliminir bahkan dianulir dalam pembentukan undang-undang yang lain sehingga menyimpang dari pengamanatan kewenangan peradilan agama dimaksud.

Key words: Peradilan agama, kewenangan, perkawinan, ekonomi syariah.

I.       Pendahuluan

Sejarah baru peradilan Indonesia diketukpalu pada saat ejawantahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejarah ini terukir dari amanat penyatuatapan seluruh peradilan utuh ke pangkuan Mahkamah Agung sebagai penjelmaan tertinggi kekuasaan yudikatif di Indonesia. Meminjam istilah separation of power yang disebut oleh Montesquieu, penyatuatapan ini sesungguhnya tidak lain adalah bentuk perwujudan nyata dari makna pemisahan kekuasaan dalam sebuah negara. Peradilan selaku wujud kekuasaan yudikatif secara hukum wajib mendapat tempat ideal, merdeka dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam melaksanakan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan.

Baca Selengkapnya

  • 807-d-bahrin.jpg
  • 808-d-syukron.jpg
  • 809-d-syarifuddin.jpg
  • 900-d-parlan.jpg
  • 901-s-basuni.jpg
  • 901-s-mazharuddin.jpg
  • 902-s-syaifuddin.jpg
  • 903-s-syaiful.jpg
  • 904-s-abdullah.jpg
  • 905-s-nurhayati.jpg
  • 906-s-jamaluddin.jpg