Wakil Ketua Pengadilan Agama Simalungun Asri Handayani, S.H.I.,M.E. beserta Sekretaris Anawiyah, S.Ag. menghadiri Rapat Koordinasi dan Perpisahan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Kamis (19/09/2024) di Aula Lantai 3 PTA Medan.

Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.H. dan Rahmat Putra, S.T. mengikuti Asistensi Rekonsiliasi dan Data Monsakti yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Kamis (19/09/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat KPPN Pematang Siantar Nomor UND-40/KPN.0204/2024.

Pengadilan Agama Simalungun yang diwakil oleh Bendahara Pengeluaran Muhammad Iqbal, S.H. dan Rahmat Putra,S.T. mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Refreshment Bendahara terkait Pengelolaan Kas dan Rekening secara daring pada Rabu (19/09/2024) di ruang bendahara.

Pada tanggal 26 September 2024, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan melaksanakan peletakan sita eksekusi atas objek perkara nomor 2/Pdt.Eks/2024/PA.PspK yang berlokasi di Kelurahan WEK IV, Kota Padang Sidempuan. Proses eksekusi ini berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dihadiri oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan hadir sebagai pengawas pelaksanaan eksekusi, serta dua orang saksi dari pihak pengadilan yang turut hadir untuk menyaksikan jalannya proses eksekusi.

Pada Rabu, 25 September 2024 sesuai dengan hari yang dijadwalkan, telah dilaksanakan pengangkatan sita terhadap objek perkara nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Pspk yang berlangsung dengan baik dan tanpa hambatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pihak terkait yang bertanggung jawab memastikan proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Di antaranya yakni Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Nelson Dongoran, S.Ag, S.H., M.M. dan juga dua saksi yang berperan dalam proses ini adalah M. Alvan Syahputra (saksi pertama) dan Nazaruddin (saksi kedua). Kehadiran mereka penting untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian eksekusi dilakukan secara transparan dan sah secara hukum.