Jumat, (21/10/2022) Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Sibuhuan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Ibu Bainar Ritonga, S.Ag., M.H. didampingi oleh Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Bapak Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H, Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan, Bapak Muhammad Sarkawi, S.H.I. dan Panmud Permhonan Pengadilan Agama Sibuhuan, Bapak Dedy Rikiyandi, S.H.I. mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring, yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dengan topik bahasan “Permasalahan Hukum Wakaf di Pengadilan Agama”. Kegiatan ini dibuat karena adanya putusan Pengadilan Agama yang menarik untuk dibahas, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Teknis di linkungan Peradilan khususnya terkait Permasalahan Hukum Wakaf di Pengadilan Agama.

Sibuhuan - (19/10/2022) Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Sibuhuan, Sekretaris Pengadilan Agama Sibuhuan Muhamad Iqbal Zulfikar S.E., M.M, didamping Kasubbag Umum dan Keuangan Bapak Ilham Syukri Nasution, A.Md. dan Staf PTIP Ibu Sarah Fatima, A.Md, mengahadiri acara Persiapan Penyusunan dan Pendampingan RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2023, yang dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI secara video conference dengan menggunakan zoom meeting.

Mengawali aktivitas di minggu ini, seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan apel pagi, Senin (17/10/2022). Bertempat di halaman utama, Tayep Suparli, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, selaku pembina pada apel pagi ini. Sedangkan Idaham Kholid Siregar, PPNPN Pengadilan Agama Sibuhuan bertindak sebagai komandan apel.

Tepat pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022. Dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengadilan Agama Sibuhuan, Titin Hervina Rambe, A.Md., A.B. (Pengelola Perkara) dan Ashbahna Syari, A.Md. (Pengelola Perkara), mengikuti Seminar Rancangan Aktualisasi peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI Golongan II Gelombang II Angkatan IV Kelompok 1 yang diselenggarakan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka pembangunan bidang hukum  sebagai bagian dari pembangunan nasional dan peningkatan pemahaman dan pengetahuin mengenai hukum mutlak, diperlukan pembentukan dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik. Keppres 91 Tahun 1999 tentang JDIHN disahkan sebagai landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIHN di masa mendatang. Perpres 33 Tahun 2021 tentangJDIHN menetapkan arah kebijakan tidak lagi hanya sebagai dokumentasi saja, melaikan sebagai bentuk pengolahan informasi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggungjawab.